Tentang Kami

Latar Belakang
Keterbatasan akses terhadap sektor keuangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh miliaran penduduk dewasa di dunia. Lebih dari dua miliar penduduk dewasa di dunia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang diketahui sebagai populasi ”unbanked” (World Bank, 2018). Sebagian besar dari populasi unbanked tersebut merupakan penduduk yang hidup dekat atau dibawah garis kemiskinan. Masyarakat yang tidak terlibat pada pelayanan sektor jasa keuangan mengalami keterbatasan dalam mengakumulasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat permasalahan tersebut berpotensi dalam memperlebar ketimpangan sosial dan kemiskinan diantara masyarakat.

Terminologi “inklusi keuangan” muncul dalam menggambarkan ketersediaan akses, kualitas dan penggunaan produk/layanan keuangan bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Sarma (2010) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan jumlah populasi yang menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal. Aksesibilitas sektor keuangan yang memadai memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah (yang bekerja pada sektor informal) untuk dapat meningkatkan kapasitas mereka terhadap ketahanan ekonomi dan dapat menangkap peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Implikasi yang dihasilkan dari inklusi keuangan tersebut akan berdampak pada peningkatan konsumsi, pekerjaan yang layak dan beberapa aspek pada kesehatan fisik dan mental masyarakat. Pencapaian inklusi keuangan tentunya menjadi hal yang krusial dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta mencapai pertumbuhan yang inklusif pada suatu negara.

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menjadikan banyak negara mulai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan inklusi keuangan. Sebagai negara berkembang, Indonesia turut menjadikan inklusi keuangan sebagai fokus kebijakan untuk dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, terhadap 9.680 responden di 34 provinsi di Indonesia, tercatat sebesar 67,8 persen dari total responden telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan juga tercatat sebesar 29,7 persen di tahun 2016. Adapun menurut survei yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2017, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 48,9 persen. Angka ini diharapkan akan terus meningkat dan mencapai target indeks inklusi keuangan sebesar 75 persen di tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Di era ekonomi digital saat ini, inovasi-inovasi melalui teknologi berpotensi untuk menciptakan pendekatan baru dalam mengatasi gesekan-gesekan yang menghambat perluasan akses keuangan masyarakat dan UMKM. Pemanfaatan teknologi digital pada sektor keuangan tentunya dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan yang signifikan. Revolusi finansial melalui teknologi mengubah cara masyarakat bertransaksi diluar perbankan tradisional. Perkembangan teknologi digital pada sektor keuangan berpeluang untuk memberikan pelayanan jasa keuangan dengan biaya yang lebih efisien dan lebih terjangkau, sehingga keberadaannya dapat menjadi katalisator bagi perluasan akses keuangan di Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian nasional.

Atas dasar berbagai hal tersebut di atas, OJK berinisiatif untuk kembali menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) di tahun 2019 dengan mengangkat tema “Mendorong Akses Keuangan melalui Keuangan Digital”. Kompetisi yang telah diselenggarakan sejak tahun 2014 ini menjadi salah satu strategi OJK dalam meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap inklusi keuangan dan dalam rangka mencari ide-ide kreatif serta inovatif terkait model inklusi keuangan. Hasil kompetisi ini diharapkan dapat direplikasikan guna memperluas akses keuangan sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Tujuan